masyarakat hukum adat. 13. masyarakat hukum adat

1 SUSUNAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 05 Nopember Disajikan, November 2012 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya DITINJAU DARI CARA PENARIKAN GARIS KETURUNAN 2 BERDASARKAN GENEOLOGIS (KETURUNAN) SUSUNAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BAGI MENJADI 4 (EMPAT) BAGIAN, YAITU: A. Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Dalam konstitusi hak tradisional masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adatBahwa desa adat memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pelestarian nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Provinsi Maluku, sehingga perlu dilakukan penataan desa adat. Dalam UUD tersebut, dijelaskan bahwa, ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Tambrauw. warga masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hak-hak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat. Demikian pula Perda Pengakuan Uma sebagai Masyarakat Hukum Adat di Mentawai juga sudah tersedia. Dikutip dari Buku Ajar Hukum Adat (2016) karya Yulia, setidaknya ada lima corak hukum adat di Indonesia, yaitu: Artinya masyarakat mempercayai kekuatan gaib yang harus senantiasa dipelihara agar hidup. masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan yang di miliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk dapat mengambil . Melalui isu perlindungan hak masyarakat hukum adat atas. Selain itu, hak masyarakat adat bukan merupakan entitas hukum di dalam hukum positif sehingga terjadi pembiaran, yang menimbulkan hubungan superior-inferiori pada negara dengan masyarakat. Pengertian dan Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dalam berbagai kesempatan pertemuan soal masyarakat hukum adat, persoalan defenisi termasuk hal yang menonjol untuk. 11. Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. Hukum adat adalah salah satu hukum tertua di Indonesia. Kalau merunut perjalanan, RUU Masyarakat Adat sudah beberapa kali masuk prolegnas tetapi masih belum disahkan. CO, Jakarta - Kuasa Hukum Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang -Galang, Petrus Selestinus, buka suara soal hasil rapat terbatas Presiden dan. 4. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan (studi pada Budaya Suku Tengger. Vol. Jan 19, 2010 · Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. 1 Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara, 93232 Abstractadat ini atau dalam bahasa judul skripsi ini, dominasi hukum adat, mendapat reaksi yang positif dan dari semua kalangan. Demikian pula dengan hukum adat Bali, hukum adat Bali ini berlaku pada masyarakat hukum adat Bali,. Undang-Undang Dasar. 1. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Tanah Ulayat, Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 1. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan sertamasyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Epidemiologi ?. masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Adat adalah tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Keberadaan masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional” dan prinsip “Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaanya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denganMasyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?”. hukum adat masyarakat Jawa yang masih hidup dan berlangsung hingga saat ini adalah tradisi menghitung kalender atau biasa dikenal Weton. BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. d. Paragraf3 HakAtasPembangunan Pasal28 Masyarakat Hukum Adat berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunannasional. Pasal 18 B UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan. Keagamaan (Magis-religeius); artinya perilaku hukum atau kaedah-kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yanag gaib dan atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia menyebut pemidanaan merupakan ditetapkan sebagai jalan keluar terakhir dalam sengketa wilayah hutan. Sujoro Wignjodipuro 2 mengatakan bahwa masyarakat hukum adat sebelum kemerdekaan telah hidup berdampingan dengan Hindia Belanda, pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengakui dan mengatur masyarakat hukum adat dalam pemerintahan otonomi serta. Pengantar Tulisan ini akan membahas mengenai peta peraturan perundang-undangan terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia. Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, DinamikaMasyarakat hukum adat Kota Ambon: pada negeri adat Soya sampai saat ini masih dilaksanakan upacara adat “Cuci Negeri” sebagai bentuk pembersihan baik wilayah persekutuan masyarakat adat Soya maupun pembersihan bagi anggota masyarakat adat sehingga negeri mereka dibersihkan/disucikan kembali. com - Mewujudkan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat adalah pengakuan secara menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa. Corak dan Sistem Hukum Adat; 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul A. Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. TEMPO. Di sepanjang sejarah, lemahnya rasa hormat terhadap budaya-budaya ini di banyak. Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membagi warisannya dengan menggunakan hukum adat yang berlaku di. CO, Jakarta - Rektor Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Fadillah Sabri, menegaskan investor harus. "MHA mempunyai berbagai kearifan dalam. 35/2012 tentang pengakuan hutan adat dan UU Desa, baru. Isu sentral mengenai pengakuan adat adalah menentukan metodologi yang tepat untuk mengetahui praktik dan norma apa yang sebenarnya merupakan hukum adat. Definisi (1): kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Masyarakat hukum adat atau Kawasan Konservasi Masyarakat Adat (KKMA) merupakan kekayaan bangsa tetapi bukan. Ada 3 masy hkm adat 1. sebab, Pasal 18 B mempergunakan istilah “masyarakat hukum adat dan Pasal 28 ayat 1 merujuk pada “masyarakat tradisional”; di mana kedua Pasal ini sesungguhnya merujuk kepada entitas yang sama yakni “masyarakat adat” (Masyarakat Adat dan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia, 2001:20). Hak-hak masyarakat adat di nusantara ini masih sering terabaikan, salah satu dialami masyarakat adat di Kepulauan Aru, Maluku. Sejarah Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya. Pengertian dan Ciri-ciri Hukum Adat. Jan 17, 2023 · Setiap Masyarakat Hutan Adat (MHA) memiliki cara tersendiri dalam menjaga kelestarian hutannya. Dalam melakukan haknya tersebut, masyarakat adat mengalami berbagai hambatan dari pihak ketiga sebagai akibat adanya berbagai peraturan maupun kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan. 13. 7 No. 26 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 15 Masyarakat Adat di Gunung Mas Dapatkan Hutan Adatnya. Selain itu, Masyarakat hukum adat secara khusus juga mempunyai susunan dan corak yang terbagi dari tiga kelompok; geneologis, teritorial dan campuran (geneologis-teritorial). Download Free PDF. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. seseorang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan apabila. 35/PUU-X/2012. Cit, hlm. 3 Dari ketiga putusan MK itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kriteria yang digunakan dalam menentukan. (4) Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, meliputi: a. Tujuan diberlakukannya hukum adat adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial. Masyarakat Hukum. Sehingga sekarang ini, RUU MA itu menjadi RUU MHA. Masyarakat adat dalam kehidupannya memiliki hak untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Minggu, 29 September 2019 Regulasi; 5881 Share : Facebook. : Hukum adat memiliki 2 unsur, yakni: unsur kenyataan. Masyarakat Hukum Adat Secara teoritis, pembentukan masyarakat adat disebabkan oleh dua faktor ikatan yaitu faktor genealogis (keturunan) dan faktor territorial (wilayah). Substansi dan Perdebatan. bahwa pengakuan dan penghormatan oleh Negara terhadap kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan salah satu landasan ketatatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Fakultas Hukum. Padahal kehadiran UU Masyarakat Adat merupakan hal mendasar untuk memastikan terjaminnya kepastian hukum hak-hak masyarakat adat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, seperti PSN IKN. 209-224 ISSN: 1412-6834 menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsure hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Dasar ini melegitimasi penerapan Hukum Adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-Pasal ini menyatakan, “Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah”. “Hantu Akreditasi Baru PT” dalam Kompas, tanggal 21 Juni 2019,. Hal. Manusia merupakan makhluk sosial. Kehutanan ? masyarakat hukum adat : adalah kelompok masyarakat yang terikat oleh hokum adat, keturunan dan tempat tinggal. Kesatuan Masyarakat Hukum AdatPenetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali. Ada beberapa pendapat beberapa tokoh mengenai arti hukum adat diantaranya ; Menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Hukum adat bahkan dijamin dalam UUD 1945. 1. Sanksinya bagi pelanggar mulai dari teguran, lalu naik pada level harus meminta maaf pada masyarakat luas, hingga hukuman fisik untuk pelaku. Menurut Vandjile : Hukum adat adalah istilah untuk. Jadi di sini hukum adat memiliki tujuan primer tercapainya keselarasan 6H. Jimly AsshiddiqieMerdeka. Tidak hanya itu, Sandra pun mengungkapkan jika istilah masyarakat hukum adat diakui dalam konstitusi dan tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Universitas Gadjah Mada. 2 Agustus 2016, hal. Pasal29 Oct 8, 2020 · Kriminalisasi masyarakat adat yang kerap terjadi, kata Siti, juga dicegah. Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Melawi merupakan cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. Hukum adat masyarakat Dayak memiliki sifat dan corak hukum tersendiri yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Perlindungan hak masyarakat adat masih minim. Peraturan ini tentunya memberikan harapan kepada Masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak hak yang dimilikinya yaitu Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/atau benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem Pemerintahan. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-­kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-­hak tradisonalnya. PENDAHULUAN Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tercantum. "RUU Masyarakat Hukum Adat sejak September 2020 sudah dibahas di Baleg dan disepakati untuk dilanjutkan ke Paripurna sebagai RUU usulan dari DPR, tetapi hingga kini para pimpinan DPR belum juga merealisasikannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat membuka diskusi secara daring bertema Masyarakat Adat. Hal ini mengingat kondisi kebangsaaan Indonesia yang berbhineka baik dilihat dari suku, bahasa, agama maupun budayanya. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan tadi adalah aturan-aturan Adat. dalam hukum adat, mengenal individu sebagai subyek yang bertujuan untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Sifat Hukum Adat Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. 6 Ibid. 17. , M. Seperti tanaman, bangunan, hewan ternak, dan hutan. Pasal 1. ada wilayah. perkembangannya hukum adat dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum dan pemahaman para pengembannya- politisi, hakim, pengacara, birokrat dan masyarakat itu sendiri. Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “adat” saja, dalam arti “kebiasaan”. Di samping itu, Kusumadi Pudjosewojo mengartikan masyarakat adat sebagai masyarakat hukum yang menetap, terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Pengertian Hukum Adat: Ciri-ciri Hukum Adat. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan mewujudkan undang-undang perlindungan hak masyarakat adat adalah pengakuan secara. Definisi. a. sehingga penelitian dibidang hukum (hukum adat) terhadap masyarakat Dayak kenyah ini dilakukan karena banyaknya bidang hukum yang hidup dalam masyarakat Dayak Kenyah tersebut, sehingga penelitian ini dilakukan khusus untuk membahas atau meneliti hukum tanah saja. 9 Cristian Snouck Hurgronje adalah ahli hukum yang mengenalkan istilah hukum adat (Adatrecht). 4. Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan ilmu sosial sejak pada masa kolonial Belanda. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. 041. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the. Politik pengakuan 5 Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :”Pelanggaran. Hingga akhir masa jabatan DPR periode 2009. BPN No. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 telah memberikan pengakuan terhadap tanah hukum adat dan masyarakat hukum adat. Bahkan bagi masyarakat. Keberadaan hukum adat berdiri kokoh di atas landasan yang kuat, yaitu ada landasan teoritis dan yuridis. Sep 15, 2021 · Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Kunthi Tridewiyanti menegaskan, pihaknya sangat berkepentingan agar RUU Masyarakat Hukum Adat segera disahkan sebagai undang-undang. Pradhani, S. Beberapa pakar Hukum Adat mencoba mendiskripsikan masyarakat hukum adat. 20 JANUARI 2013: 21 - 36Hukum adat laut adalah aturan-aturan adat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. 12. c. 000 kelompok. Bisnis. kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal. Pada pelaksanaan secara. 15. 2. tempat tinggal ataupun. 1. Demikian pula dengan hukum adat Bali, hukum adat Bali ini berlaku pada masyarakat hukum adat Bali,. Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan entitas yang telah ada sebelum negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamirkan dan masih hidup hingga saat ini dengan menjalankan sistem kehidupan sesuai dengan ajaran leluhurnya. 1. Sifat yang menjadi ciri daripada hukum adat adalah : 1. 55-69. Konvensi ini ditetapkan pada tanggal 27. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Adat. H. Demikian pula dengan daftar desa adat di Bali. Pengertian Hukum Adat Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat hukum adat, lanjut Bahar memiliki hak-hak. yang mengandung unsur agama, berlaku pada masyarakat hukum adat (Ter Haar menggunakan istilah rechts gemenschap yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persekutuan hukum) sesuai dengan lingkaran hukumnya. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri MHA secara jelas dan terperinci. A. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Pada Masa Pemerintah Belanda Politik hukum adat dimulai sejak VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) berkuasa, setelah menerima hak dari pemerintah negeri Belanda pada tanggal 20 3 Soetomo, Op. pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. 31 hlm. Pemanfaatan tanah ulayat juga diatur dalam Perda Sumbar 16/2008. Dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, jelas bahwa susunan asli masyarakat hukum adat dalam bentuk desa, Nagari atau nama lain mempunyai kewenangan publik berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, termasuk kewenangannya terhadap. Satu daerah dimana garis-garis besar, corak dan sifatnya hukum adat adalah seragam oleh Van. kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada-hak tradisionalnya t beserta hak sepanjang hak itu masih ada, harus sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. masyarakat hukum adat yang dapat dilakukan dengan Perda, namun pada kenyataannya diterjemahkan bahwa Perda dapat dipakai untuk mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas tanah. SuaraKaltim. Kata kunci: masyarakat hukum adat, hak,. 7 Tahun. Unsur-unsur dari Hukum Adat. 31 Maret 2020 at 11:00. Beragam masakan khas Dayak ditunjukkan dalam kompetisi memasak. Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Kurnia Warman 1. com Abstrak Prioritas pembangunan nasional pembangunan di daerah tertinggal. Jakarta - Hukum adat bagi sebagian generasi muda mungkin terdengar asing. 34/PUU-IX/2011 yang telah diputus sebelumnya, permohonan pengujian atas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa “sepanjang. Peraturan Bupati tahun 2018 tentang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat Adat ditujukan. Masyarakat Hukum Adat, sumber daya hutan didasarkan pada penge- sekelompok orang yang terikat oleh tatanan tahuan asli yang ada dan tumbuh di masya- hukum adatnya sebagai warga bersama su- rakat dengan segala norma-norma yang men- atu persekutuan hukum karena kesamaan gatur batasan-batasan dan sanksi. Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air. Tanggal: 15 Oktober 2019. Sanksinya bagi pelanggar mulai dari teguran, lalu naik pada level harus meminta maaf pada masyarakat luas, hingga. Pengertian dari Ter Haar,. Konsep yang jelas terhadap perlindungan terhadap masyarakat adat itu yang harus pertegas dengan RUU. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hak masyarakat hukum adat telah diatur secara konstitutional oleh Negara, serta peran masyarakat hukum adat diatur didalam UU No. SISTEM MASYARAKAT HUKUM ADAT A. budaya, yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. "Rekomendasi kepada bupati/walikota atau gubernur, itu untuk proses penetapan masyarakat hukum adat," sebutnya. Konsep masyarakat adat atau juga disebut dengan masyarakat hukum adat telah dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum dan. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial. (2011). Perlu didorong, partisipasi politik masyarakat adat agar mendorong peran setiap pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah guna perlindungan eksistensi masyarakat adat. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukin di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup. H. 2. C.